ACHMAD DJOHARA: “PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG AKAN GO INTERNASIONAL”

0
176
Kadispopar Kab. Bandung, Achmad Djohara, dan Bupati Bandung, Dadang M Naser saat mendampingi Menpora RI, menunjauu Lapanagan Polo Air di Komplek Olahraga jalak harupat, Soreng, kabupaten Bandung ( Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )
Kadispopar Kab. Bandung, Achmad Djohara, dan Bupati Bandung, Dadang M Naser saat mendampingi Menpora RI, menunjauu Lapanagan Polo Air di Komplek Olahraga jalak harupat, Soreng, kabupaten Bandung ( Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )
Kadispopar Kab. Bandung, Achmad Djohara, dan Bupati Bandung, Dadang M Naser, Ketua DPRD Kab. Bandung, Anang Susanto  saat dampingi Menpora RI, meninjau Lapangan Polo Air di Komplek Olahraga Jalak harupat, Soreang, kabupaten Bandung ( Foto/  Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )

OPININEWS.COM, BANDUNG – Kabupaten Bandung, kaya akan hutan lindung, dan objek wisata air, pegunungan, serta beberapa objek wisata kolam air hangat yang bersumber dari Gunung Patuha, Ciwidey. Sementara di Kecamatan Pangalengan. Kabupaten Bandug, memiliki objek wisata Situ Cileunca serta Pemandian Air Panas Cibolang, juga ribuan hektar perkebunan teh, yang didirikan sejak jaman penjajajahn belandan ratusan tahun lalu. Juga ratusan hotel dan rumah makan.

Dengan memiliki objek wisata ini, program yang akan dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Bandung, akan menjadikan objek wisata yang ada seperti Kawah Putih, Situ Patengang,  Situ Cileunca serta objek wisata lainnya seperti Emte Highland Resort Ciwidey dan Cimanggu untukk Go Internasional.

Artinya objek wisata di kabupaten Bandung, dapat ketahui dan dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti turis dari negara Amerika Serikat, Francis, Canada, Inggris, Korea, Jepang serta negara Malaysia dan beberapa negara eropa dan asia lainnya.

Hal ini dikatakan Kepala Dispopar Kabupaten Bandung, Achmad Djohara, kepada OPININEWS.COM, di Ruang Kerjanya di Soreang, Bandung, Selasa ( 18/10/ 2016 ). “Target kami, tahun 2017, setelah memiliki Perda Ripda, program tersebut bisa dilihat, dengan banyaknya turis mancanegara tiba di kabupaten Bandung,” tegas dia.

Dengan banyaknya turis lokal dan mancanegara tiba di Kabupaten Bandung untuk berwisata, maka perekonomian akan semakin berkembang dan tingkat kemiskinan, pengangguran akan berkurang. Selain itu, bagi hasil dari pajak  wisata dan hotel serta restoran akan semakin meningkat untuk pembangunan.

Achmad Djuhara memaparkan, untuk memajukan sektor wisata di Kabupaten Bandung, bukan tugas Dispopar saja, namun juga dibutuhkan kerjasam dengan pihak perhutani selaku pengelola objek wisata alam,  BKSDA serta keterlibatan pihak PHRI serta biro Perjalanan.

Kerjasama dengan biro perjalanan sedang kami lakukan, namun sangat disayangkan, sindir Achmad Djuhara, keterlibatan pihak PHRI belum banyak kami rasakan. Malahan, darai masukan pajak hotel dan restoran saja masih kecil. “Rasanya jika darai pajak hotel dan restoran se Kabupaten Bandung hanya Rp 400 juta terlalu kecil. Seharusnya PHRI kabupaten Bandung dapat meningkatkan masukan pajak kedaerah,” tegas Achmad Djohara.

Achmad Djohara menambahkan, niat baik pemerintah Kabupaten Bandung ingin meningkatkan pembangunan sektor kepariwisataan, beberapa waktu lalu Bupati Bandung, Pak Dadang M Naser, telah meminta kepada Dinas PU Bina Marga Kabupatan bandung untuk menperbaiki jalan dan menembuskan jalan Wilayah Ciwidey – Gambung hingga menuju Pangalengan. “Bila perlu Pak Bupatati Bandung, Dadang M Naser meinta kepada PU Bina Marga untuk membuka jalut Pangalengan – Panatai Jayanti Cianjur, agar wisatawan bisa melakukan perjalanan panjang dan lama di wilayah Kabupaten Bandung.

Dengan adanya perbaikan jalan dan penambahan jalan, maka akan berdampak kepada peningkatan hunian hotel dan meningkatnya pengunjung ker objek wisata. Untuk melakukan pembanagunan dibutuhkan anggarn yang cukup besar, artinya, jelas Achmad Djohara, diharapkan fungsi pengurus PHRI ikut pula membantu meningkatkan pemasukan kepada kas daerah Kabupaten Bandung, dengan meningkatkan pembayaran pajak. “Masa dari ratusan hotel dan rumah makan yang ada di Kabupaten Bandung, PHRI hanya bisa membayar Rp 400 Juta per tahun,” ungkap Achmad Djohara.

Untuk menjalankan program ini, Dispopar Kabupaten Bandung telah memiliki Perda Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda).  ( Saufat Endrawan )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here