DADANG SUPRIATNA: “PEMERINTAH HARUS SEGERA BAYAR GANTI RUGI KORBAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR”

230
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung. Drs. H. Dadang Supriatna. ( Foto/ Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung. Drs. H. Dadang Supriatna. ( Foto/ Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung. Drs. H. Dadang Supriatna. ( Foto/ Saufat Endrawan/ OPININEWS.COM )

OPININEWS.COM, BANDUNGKabupaten Bandung rawan banjir dan longsor, sehingga salahsatu upaya untuk menekan semakin banyaknya korban bencana tersebut, pemerintah segera laksanakan relakasi korban longsor baik yang ada di wilayah Pangelengan serta Ciwidey.

Sementara untuk korban banjir yang berada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot. Bojongsoang serta Baleendah, terutama di Kelurahan Baleendah dan Andir, sudah saatnya pemerintah pusat segera melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah mereka yang akan dibebaskan untuk pembangunan danau buatan.

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, kepada OPININEWS.COM, di Bandung, Selasa (8/11/2016). “Harapan Pak Bupati Bandung juga sama dengan masyarakat korban banjir ingin segera pemerintah pusat melunasi pembayaran ganti rugi lahan dan rumah milik korban banjir di wilayah Bandung Selatan. Jika mereka sudah tidak di lokasi banjir maka tidak akan ada lagi korban banjir,” ungkap Dadang, yang juga mantan ketua KNPI Kabupaten Bandung.

Kami juga berharap, jelas Dadang, kepada Gubernur Jabar, bantu para korban banjir dan longsor dengan kebijakannya agar segera pengantian lahan segera dibayarkan. “Kasian warga di Kampung Cieunteung, Baleendah. Pembangunan danau buatan sudah dilaksanakan, namun pengantian lahan belum semua dibayarkan. Sementara akibat pelaksanaan pembangunan  rumah warga banyak yang rusak oleh getaran alat  berat dan pasang pasak bumi,” jelasnya.

Ketua RW 20 Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Jaja, mengakui, pendataan sudah dilakukan, namun pembayaran belum juga dilakukan. “Menurut informasi, pencairan tinggal menunggu surat persetujuan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Saya harap Gubernur Jabar permudah kami agar tak tinggal lagi di lokasi banjir.” Kata Jaja.

Jaja juga akan minta pengantian kepada BBWS, karena selama ada pembangunan tahap pertama danau buatan, banyak bangunan rumah warga rusak retak retak akibat getaran,” tegasnya. ( Saufat Endrawan )