H. IMAN IRIANTO: “SECARA ORGANISASI PEMKAB BANDUNG MEMPERCAYAKAN KASUS PENISTAAN AGAMA DITANGANI PENEGAK HUKUM”

168
Kepala Badan Kesbang Pol Kab. Bandung, H. Iman Irianto, S.Sos berharap Kabupaten Bandung tetap kondusif  jelang aksi 2 Desember mendatang. ( foto/ saufat endrawan/ opininews.com )
Kepala Badan Kesbang Pol Kab. Bandung, H. Iman Irianto, S.Sos berharap Kabupaten Bandung tetap kondusif jelang aksi 2 Desember mendatang. ( foto/ saufat endrawan/ opininews.com )

OPININEWS.COM, BANDUNGMeski Bupati Bandung, Dadang M Naser,  tak melarang Umat Muslim Kabupaten Bandung, untuk datang ke Jakarta bergabung dengan umat muslim lainya, menggelar aksi damai gelar sejadah, dengan tuntutan tegakkan hukum yang berkeadailan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Cagub DKI, Basuki Tjahaya Purnama  alias Ahok, Jumat (2/12/2016) mendatang.

Namun, secara organisasi, pemerintah Kabupaten Bandung, pengurus Nadhatul Ulama (NU), Majelis Ulama, pengurus  Muhamadiyah, beserta forum kerukunan agama, sepakat untuk mempercayakan permasalahan ini ditangani oleh aparat penegak hukum.

Hal ini dituturkan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, Iman Irianto, kepada OPININEWS.COM, di Ruang Kerjanya, di Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (28/11/2016).

“Bupati Bandung, Pak Dadang M Naser, tidak melarang secara pribadi kepada Umat Muslim Kabupaten Bandung untuk datang ke Jakarta bergabung dengan umat muslim lainya melaksanakan aksi damai gelar sejadah dengan tuntutan tegakkan hukum yang berkeadilan terkait kasus penistaan agama oleh Ahok, 2 Desember mendatang, karena ghirah sebagai Umat Muslim.  Namun, secara organisasi Bupati Bandung, majelis ulama,  pengurus Muhamadiyah serta foruk kerukunan keagamaan, sepakat masalah tersebut penangananya kita serahkan kepada pihak penegak hukum,” tegas Iman.

Kendati demikian, Iman berharap, menjelang 2 Desember ini, seluruh masyarakat tetap menjaga suasana kabupaten Bandung tetap kondusif, dan tidak menjadi bola salju yang dapat menimbulkan anti minoritas.

“Karena masalah yang menimpa Ahok, merupakan permasalahan secara individual. Dan kami juga tidak bisa melarang jika secara individual, karena semangat ghirah, umat muslim Kabupaten Bandung, datang ke Jakarta. Namun secara organisasi kami mempercayakan masalah ini ditangani oleh penegak hukum,” jelasnya.

Sementara itu, dari Hasil Konferensi Pers GNPF MUI bersama Kapolri, Senin (28/11/2016):

 1. GNPF MUI dan POLRI sepakat Aksi Bela Islam III tetap digelar, Jumat, 2 Desember 2016 mendatang, dalam bentuk aksi super damai gelar sajadah denga tuntutan tegakkan hukum yang berkeadilan.

2. GNPF MUI dan POLRI sepakat aksi digelar dzikir dan doa keselamatan negeri serta tausiah di Lapangan Monas dan sekitarnya sejak pukul 08.00 WIB hingga waktu Shalat Juma, dengan khotib KH Maruf Amin. Seluruh jajaran TNI dan POLRI diharapkan dapat terlibat pada aksi tersebutI.

3. GNPF MUI dan POLRI sepakat selepas melaksanakan aksi akan mengawal para pesertapulang dengan tertib kedaerah masing-masing

4. GNPF MUI dan POLRI sepakat membentuk tim terpadu untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan terkait pemasangan kiblat, panggung, shaf, pintu pintu monas, serta pintu darurat, posko medis, tempat wudhu, toilet, serta satgas yg mengatur datang dan pulangnya peserta aksi

5. GNPF MUI dan POLRI sepakat jika ada gerakan di luar yg telah disepakati, itu adalah bukan dari bagian aksi, dan GNPF MUI tidak bertanggung jawab atas gerakan tersebut, dan POLRI dapat menikdak sesuai aturan yg berlaku.

6GNPF MUI dan POLRI sepakat tidak ada lagi himbauan dari POLDA unt melarang keberangkatan termasuk menghalangi perusahaan bus yang ingin mengantarkan keberangkatan peserta aksi. ( Saufat Endrawan )