Kesenjangan Ekonomi Menimpa Indonesia

321

OPINEWS.COM / JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan,  Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia masih menghadapi darurat kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar.

Ecky menjelaskan klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati.

“Harus diakui bahwa angka gini ratio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016 memang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran. Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, dimana gini ratio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39,” jelas Ecky, kepada OPININEWS.COM, di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Ecky juga mengingatkan bahwa sejumlah klaim Pemerintah terkait membaiknya ketimpangan perlu dikritisi secara obyektif dan lebih mendalam, dimana setidaknya terdapat dua hal yang perlu dijadikan catatan.

menurutnya, gini ratio bukan satu-satunya indikator untuk melihat ketimpangan yang ada di Indonesia. Kedua, apabila menggunakan indikator gini ratio, Pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah.

“Sejumlah indikator ketimpangan selain gini ratio menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketimpangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk. Berdasarkan data Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia, dimana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih sangat buruk dan belum berjalan dengan baik,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Terkait dengan indikator gini ratio, Ecky mengingatkan agar Pemerintah melihat perkembangan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah yang terus merosot.

“Pada maret 2015, kontribusi pada kelompok tersebut mencapai 17,1 persen, dan mengalami penurunan menjadi 17,02 persen pada Maret 2016, angka tersebut terus memburuk dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 18,72 persen. Jadi pada masyarakat terbawah kondisinya semakin memburuk,” risau wakil rakyat dari Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

 

Ecky menyampaikan bahwa kesenjangan harus segera diatasi karena dapat menganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerawanan sosial.

Ecky mengutip sejumlah penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa ketimpangan dapat mengganggu laju pertumbuhan, dimana dalam penelitian yang dilakukan IMF menyebutkan bahwa peningkatan 1 persen dari kontribusi pendapatan masyarakat dengan 20 persen pendapatan tertinggi akan menyebabkan pertumbuhan melambat sebesar 0,08 persen dalam waktu lima tahun.

Ecky juga mengingatkan atas temuan dalam Laporan Bank Dunia, yang juga telah memberikan warning potensi ledakan sosial akibat “Ketimpangan yang Semakin Lebar”. Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu yang sama 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan tak lebih dari 25 persen.

“Untuk konteks Indonesia, laporan Bank Dunia menyatakan ada empat hal yang membuat ketimpangan semakin besar, yaitu ketidaksetaraan kesempatan akses pendidikan; kesenjangan upah; keuntungan dari penguasaan aset-aset finansial yang hanya dinikmati segelintir orang; dan shock dalam perekonomian yang mengurangi daya beli”, urainya.

Berdasarkan poin di atas, Ecky mengingatkan agar Pemerintah mewaspadai dan menjaga angka inflasi pangan agar dapat menjaga daya beli rakyat terutama keompok terbawah. Ecky merisaukan selama tahun 2016 inflasi barang bergejolak Indonesia terutama harga pangan sudah mencapai 5,92 persen. Angka tersebut relatif tinggi, mengingat pada tahun 2015, angka inflasi barang bergejolak hanya sebesar 4,84 persen.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena dapat memperlemah pertumbuhan dengan menggerus daya beli masyarakat. Karena 50,04 persen dari belanja masyarakat Indonesia adalah belanja pangan, dan pangan menyumbangkan 73 persen pada garis kemiskinan. Maka kebijakan secara serentak menaikkan harga barang yang diatur Pemerintah seperti Tarif Listirk, harga BBM, biaya STNK dan BPKB akan memicu rentetan kenaikan barang lainnya dan menggerus daya beli. Ini sangat tidak tepat dan tidak dapat diterima”, tandasnya.

Ecky juga mengaris bawahi secara khusus diaman Bank Dunia (2015) mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. Dalam hal distribusi aset lebih memprihatinkan. Rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk.
“Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial. Rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Masih beratnya penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat menjadi tanggungjawab besar bagi kita sebagai sebuah bangsa. Ini pekerjaan besar bagi kita semua terutama Pemerintah”, pungkasnya. ( Zainal Fasad/ Saufat Endrawan )