FSP BUMN Desak KPK Periksa Mantan Direktur Keungan Pelindo II

0
131

OPININEWS.COM / JAKARTA –  Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas para actor,  pelaku dan pengambil keputusan korupsi pengadaan Crane di Pelindo II yang merugikan negara  dengan memeriksa, Orias Petrus Mudak.

Demikian disampaikan oleh Sekjen FSP BUMN Bersatu, Trisasono dalam siaran pers yang diterima redaksi opininews.com,  Minggu (19/3/2017). Trisasono mengatakan pihaknya juga mendesak agar tersangka, RJ Lino segera dsidangkan.

“Desakan kami lainnya yakni segera sidangkan RJ Lino yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan dibatalkannya gugatan praperadilan RJ Lino kepada KPK di PN Selatan agar Kasus korupsi tersebut terang benderang terbukti telah terjadi korupsi di Pelindo II,” ujarnya.

Dituturkan, Trisasono, Pengadilan Tipikor pada November Tahun lalu, akhirnya mengelar Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT Pelindo II.

Hakim mengadili dua terdakwa, Ferialdy Noerlan, mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II dan Haryadi Budi Kuncoro, bekas Senior Manager Peralatan, sekaligus adik mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Terjadinya pratek korupsi  di era,  RJ Lino yang waktu itu menjabat Direktur Utama Pelindo, memasukkan proyek pengadaan derek atau mobile crane untuk delapan cabang pelabuhan, padahal tidak dibutuhkan,” tegasnya.

Lanjut Trisasono, pengadaan tersebut sempat ditolak direktur Keuangan Pelindo  Dian M Noer sebab proyek pengadaan Crane yang tanpa melalui tender dan tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan Pelindo.

Akibat penolakan itu,  tahun 2012 Dian M Noer di Pecat oleh RJ Lino Yang kemudian RJ Lino mengajukan Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan Pelindo 2 pada tahun 2013 agar mudah memuluskan konspirasi RJ Lino.

Pada saat Kasus korupsi pengadaan Crane disidik oleh Bareskrim Orias Petrus beberapa Kali diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi.

“Namun dalam pemeriksaan oleh KPK, Orias dikesankan seperti tidak mengetahui Kasus kospirasi mark up Pengadaan Crane yang merugikan negara. Padahal menurut informasi perintah pembayaran dan persetujuan pengadaan Crane tersebut  dilakukan saat Orias menjabat Direktur Keuangan,” tegasnya.

“Untuk itu, kami mendesk, agar kasus ini terang benderang, KPK wajib memeriksa mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Pelindo II dan tidak menutup-nutupi kasus ini, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap KPK “pungkasnya. ( Saufat Endrawan )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here