Biaya Pendidikan Mahal Dokter Berpikir Pragmatis daripada Kemanusiaan

0
177

OPININEWS.COM / JAKARTA –  Penyebaran dokter umum  dan dokter spesialis di Tanah Air hingga saat ini masih tidak merata. Biaya pendidikan kedokteran yang melangit menjadi salah satu penyebab ketimpangan dalam distribusi dokter.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Ahmad Zainuddin, kepada opininews.com, di Jakarta, Senin (27/3/2017).  “Diantara masalah utama distribusi dokter adalah mahalnya biaya pendidikan kedokteran di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” tegasnya.

Dia mencontohkan, seorang siswi bernama Suharsi harus menelan pil pahit lantaran batal meneruskan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Padahal alumni SMAN 1 Sigi ini telah berstatus sebagai mahasiswi universitas tersebut setelah lulus SNMPTN 2016.

“Suharsi harus meninggalkan mimpinya menjadi dokter karena tidak mampu membayar biaya masuk sebesar Rp 275 juta. Biaya itu untuk masuk ke Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Bagaimana dengan biaya di kampus-kampus favorit di Jawa? Bagaimana juga dengan biaya masuk pendidikan spesialis? Tentu lèbih mahal,” ujar Zainuddin.

Dia mengatakan, mahalnya biaya pendidikan kedokteran menyebabkan para dokter banyak yang lebih berpikir pragmatis daripada tanggungjawab kemanusian dan pengabdian. Bila pemerintah tidak mampu mengatasi mahalnya pendidikan kedokteran, menurunya, selamanya tidak akan terjadi pemerataan distribusi dokter dan dokter spesialis.

“Karena setiap dokter akan mencari tempat praktik yang cepat menghasilkan uang banyak yaitu di kota-kota besar dan daerah padat penduduk. Dan mereka merasa pemerintah tidak berhak terlalu banyak mengatur mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Zainuddin, Perpres No 4 tahun 2017 tentang Wajib Kèrja Dokter Spesialis (WKDS) yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo tidak akan sukses karena para dokter sepesialis hanya akan berada di daerah tempat wajib kerja satu atau dua hari saja dalam seminggu. Selebihnya, dokter bersangkutan akan praktik di tempat lain yang akan menghasilkan uang lebih banyak.

“Dan usai wajib kerja tentu mereka akan meninggalkan daerah tersebut sama sekali. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelàyanan kesehatan spesialistik dengan mengeluarkan perpres tersebut justru terancam gagal karena tidak menyentuh akar utama permasalahan,” cetusnya.  ( Sft Endrawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here