Dede Yusuf Tampung Aspirasi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung

223
Ketua Komisi IX DPR-RI dari F-Demokrat, Dede Yusuf M Effendi, ST, M.Si didampi Anggota DPRD Kab. Bandung, Osin Permana, Kapolsek dan Danramil Pasir Jambu. tampung keluhan Tenaga Kesahatan di Puskesmas Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Sabtu (1/4/2017). (foto/saufat endrawan/opininews.com)

OPININEWS.COM / BANDUNG – Nasib Bidan harus diperhatian oleh pemerintah,  saat ini bidan yang masih berstatus  bidan kontrak, PTT yang  diangkat oleh pemerintah tengah diperjuangkan oleh Komisi IX DPR untuk bisa diangkat menjadi Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi  IX DPR –Ri, Dede Yusuf M Effendi, dihadapan puluhan bidan PTT dan Dokter, dalam kegiatan Dialog dan Serap Aspirasi Tenaga Kesehatan di  Kecamatan Pasir Jambu, dalam rangka Kunjungan daerah Pemilihan (Kundapil)  Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Jabar II ( Kabupaten Bandung dan KBB) di Puskesmas Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Sabtu (1/4/2017).

Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari F-Partai Demokrat, Osin Permana, tokoh masyarakat, Puluhan Bidan PTT, Dokter Puskesmas, Kepala Puskesmas, Danramil serta Kapolsek Pasir Jambu.

Dalam dialog ini, banyak keinginan dari para Bidan yang sudah bekerja lama namun belum juga diangkat sebagai PNS oleh pemerintah.

Ketua Komisi IX DPR dari F-Partai Demokrat, Dede Yusuf M Effendi, kepada OPININEWS.COM,  usai dialog dengan  tenaga kesahatan, di Pasir Jambu, Sabtu (1/4/2017), mengatakan, saat rapat dengan Menteri  Kesehatan beberapa waktu, phaknya telah mempertanyakan nasib Bidan  yang berstatus PTT untuk segera diangkat menjadi PNS.

Alhamduliah, dari data sekitar  42 ribu Bidan berstatus PTT, sekitar 38 ribu bidan telah terdaftar untuk diajukan menjadi CPNS. Tinggal 4000 bidan yang harus diperjuangkan.

“Tugas bidan PTT sangat berat, mereka harus mengurus pasien  yang penyakit menular, serta mengurus pasien tanpa BPJS,  sementara menurut laporan yang diterima  para bidan senior sudah lagi tak mau mengurus yang seperti itu. Artinya, pemerintah harus memperjuangkan nasib mereka, yah bila perlu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Dede Yusuf.

Sebelum kegiatan dimulai, Dede Yusuf juga meninjau fasilitas Puskermas Pasir Jambu, serta ruang bersalin yang telah memiliki fasilitas komplit yang diperjuangkannya kepada pemerintah pusat. ( Saufat Endrawan )