Gubernur Ahmad Heryawan Hadiri Halal Bihalal MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat

467
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jabar, Tubagus Dasep bersalaman dengan pengurus dan kader PP di Hotel Horizon, Bandung, Senin (24/7/2017) malam.

Penulis: Saufat Endrawan

OPININEW.COM / BANDUNG — Gubernur Jabar. Ahmad Heryawan beserta Sekda, dan Anggota DPRD Jabar dan Kabupaten Bandung, hadiri Halal Bihalal Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat, yang digelar di Hotel Horizon, Bandung, Senin (24/7/2017) malam.

Anggota DPRD Jabar yang hadir diantarannya Hilman Sukirman, serta anggota DPRD Kabupaten Bandung, Erma Komalasari, serta Ketua DPD Perindo Kabupaten Bandung,  Madya. Serta pengurus dan PP Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.

Dalam sambutanya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, mendukung terhadap program Pemuda Pancasila, yang senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjaga filsafah Pancasila.

“Jika ada Umat Muslim yang masih mempermasalahkan perbedaan di negara ini, maka harus kita pertanyakan ke Islamannya. Karena Pancasila adalah harga mati, yang harus pertahankan. Karena dengan Pancasila perbedaan ini bisa disatukan. Dan Jika ada sekelompok orang yang ingin menghapus Panca Sila, maka laporkan segera kepada pengurus Pemuda Pancasila, ” kata Heryawan, dihadapan ratusan kader dan pengurus Pemuda Pancasila.

Pernyataan Heryawan tersebut, mendapatkan tepung tangan yang riuh dari ratusan pengurus dan kader Pemuda Pancasila yang hadir dalam kegiatan halalbihalal tersebut.

Sementara itu, kepada opininews.com, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Tubagus Dasep, menegaskan siapapun yang ingin menghilangkan Pancasila, berehadapan dengan Pemuda Pancasila.
“Pancasila harga mati, yang harus kita bela dan kita pertahankan.

“Dengan Pancasila perbedaan akan menjadi satu, dan dengan Panca Sila Partai Komunis Indonesia tidak akan bisa bangkit, masyarakat jangan khawatir. Yang akan bangkit adalah antek-anteknya saja. Karena Partai Komunis sudah ditiadakan dengan per undang-undangan yang ada di Indonesia,” tegas Tubagus Dasep. (sft)