Biarkan Pungutan Dana Sosialisasi Pilkades Kepada Kades ketua Komisi A Terancam dapat Mosi Tidak Percaya

354

Wartawan: Saufat Endrawan

Opininews.com, Bandung — Buntut dari Sosialisasi Pilkades serentak Kabupaten Bandung yang dilakukan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar, Kepala Dinas DPMD, Tata Irawan serta Assiten Satu, Ruli Hadiana, yang diduga memungut biaya kepada para kepala desa menuai kritikan.

Karena apapun yang terjadi anggaran sosialisasi Pilkades serentak harus bersumber dari dana APBD bukan berasal dana dari pungutan dari para kepala desa dan camat, apalagi jika diperuntukan untuk SPJ.

Tidak hanya itu karena Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar tidak melibatkan anggota lainnya, bisa terancam mendapatkan mosi tidak percaya. Karena tugas anggota DPRD bukan tugas keinginan pribadi namun tugas kolektif.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana, akui tidak tahu adanya sosialisasi yang dilakukan Ketus Komisi A bersama SKPD.

“Jangankan undangan jadual pun tidal ada” ujar Politikus Partai Demokrat.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Agus Ahmadi, mengkritisi sikap Cecep Suhendar serta SKPD terkait yang membiarkan adanya pungutan kepada kades untuk dana sosialisasi.

Agus Ahmadi menuturkan, kegiatan sosilisasi pilkades serentak gelombang ke 3 ( gelombang terakhir ) sebanyak 200 desa di kab bandung bukan tuntutan tapi merupakan tahapan yang harus dilakukan dari sebuah perencanaan yang sudah matang dan terukur yang telah dibahas dan disetujui bersama sama antara eksekutif dan legislatif yang selanjutnya dituangkan dalam APBD kauapaten Bandung tahun 2019, baik untuk panitia di tingkat desa maupun panitia pilkades di tingkat kabupaten.

“Saya kaget ketika muncul keluhan dari para camat dan Kades terkait tidak adanya anggaran dan munculnya istilah dana talang padahal APBD 2019 sudah berjalan diakhir semester pertama ( juni ) hal tersebut terkesan adanya ketidaksiapan dari penyelenggara padahal sekakali lagi pemda kabuapten Bandung sudah mempersiapkan secara matang baik penyesuaian dari sisi regulasi maupun dari sisi anggaran,” tegas Agus.

Agus juga akui tidak tahu ada jadual sosialisasi yang seluruh Dapil hanya dihadiri Ketua Komisi A saja. ( saufat )