Kebijakan Baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai UU No.1/2022

Dr. Dadang Supriatna Rapat Kerja Bersama DPD RI Bahas UU No.1/2022

foto

Saufat Endrawan

Wakil Ketua Apkasi Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si Rapat Dengar Pendapat dengan DPD RI Terkait UU No.1/2022

Opininews.com Jakarta  -- Wakil Ketua Assosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga Bupati Bandung, Dr.H.M Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si hari ini menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat DPD RI dan Apkasi terkait pemberlakukan Kebijakan Baru Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai UU No.1/2022 di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPRD RI Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"Rapat Dengar Pendapat DPD RI dan Apkasi ini untuk membahas Pemberlakuan Kebijakan Baru Pajak dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1/2022. Pemberlakukan kebijakan baru pajak dan Retribusi daerah ini guna meningkatkan pendapatan negara terutama pemerintah daerah pasca Pandemi Covid - 19 salah satunya," jelas Wakil Ketua Apkasi Dr. H.M. Dadang Supriatna SmIp, M.Si kepada www.opininewas.com, di Jakarta, Rabu (29/3) pagi.

Usai menghadiri kegiatan ini, orang nomor satu di Kabupaten Bandung akan melanjutkan kembali perjalanan ke Kabupaten Bandung untuk melaksanakan agenda kerjanya di antaranya pada pukul 15.30 Wib Rembug Bedas ke-21 di GOR Desa Giri Mekar KecAmatan Cilengkrang.

Setelahnya dilanjut melaksanakan Tarawih Keliling ke-3 tahun 1444 H, di Masjid Jabal Nur Komplek Ispek, Jalan Giri Mekar RW. 20, Kecamatan Cilengjrang.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Sosok Pejuang H.O.S Tjokroaminoto Jadi Sorotan Bupati dan Puluhan Ribuan Warga di Pesta Rakyat HUT RI Ke-80
Prabowo Subianto Tepat Berikan Amnesti dan Abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong
Donny Haryono: Pasar Murah dan Bazar UKM Upaya Bantu Warga dan Wujud Sinergi Antara Aparat dan Pelaku UKM
Sidang PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Bukti Keseriusan PT. BDS Selesaikan Masalah dengan Vendor
Perumda Tirta Raharja Paparkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Timur Transparan Kepada KPK RI