Pemerintah Tak Pernah Hambat Bantuan kepada Desa
Dadang Supriatna: Selesaikan Laporan Keuangan, Maka Bantuan Desa Segera Bisa Cair dari Pemerintah
Saufat Endrawan
Dadang Supriatna Tegaskan Yang Menghambat Pencairan Bantuan Dana Ke Desa, Karena Pihak Desa Belum Melaporkan Penggunaan Dana Desa Tahun Sebelumnya Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pusat
Opininews.com, Bandung -- Bupati Bandung, Dr.H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si mengatakan cepat lambatnya pencairan keuangan desa dari Pemkab Bandung maupun APBN, bergantung kepada para operator desa.
"Jika operator desa tidak disiplin dan lambat dalam menginput data, maka akan berakibat terhadap lambatnya pencairan keuangan desa, berdampak kepada terhambat pembangunan desa dan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa," kata Dadang Supriatna kepada www.opininews.com, Semim (9/9) pagi.
Bupati Bandung mengapresiasi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeuda) bagi Para Operator Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, di Sutan Raja Soreang, Senin (9/9/2024).
"Pelatihan Siskeudes bagi para operator desa ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) operator desa agar keterampilannya dalam menginput data dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya setiap hari.
"Jik desa ini terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan, maka akan berakibat pada pencairan tahap berikutnya. Kunci dari percepatan pencairan keuangan ini tergantung kepada operator desa. Harus disipilin yah." tandasnya.
Sebelumnya Bupati beri arahannya kepada 270 desa, hingga saat ini belum mencapai separuhnya, desa yang sudah mencairkan anggaran Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa.
"Jangan sampai lambat membuat pelaporan, lambat menginput data ke Siskeudes, Berakibat terhadap lambatnya pencairan. Jangan sampai ada kesan kita malah memperhambat," tegasnya lagi.
Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Drs.H. Tata Irawan M.Si msnuturkan Pelatihan Implementasi Siskeudes ini diikuti 270 operator desa.
"Narasumber yang tampil antara lain Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ira Hayatunnisma, perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat, dan akademisi Dr Djamu Kertabudi,"jelasny.
Pemberian dana ke desa yang begitu besar dengan jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.
"Tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula dari aparat pemerintah desa. Untuk itu agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan disiplin anggaran dalam tata kelola pemerintahan desa, yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif, maka kami menggelar pelatihan implementasi Siskeudes ini," jelas Tata.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
Bagikan melalui
Berita Lainnya
