Kang DS Sangat Mengerti Kondisi Warganya

Kang DS Beri Kado Kemerdekaan RI Ke-80 Tidak Menaikan Tarif PDAM dan PBB

foto

Saufat Endrawan

Bupati Bandung, Kang DS Berikan Kado Kemerdekaan Ke-80 Tidak Naikan Tarif PDAM dan PBB bagi Warganya

Opininews.com, Bandung -- Kepedulian terhadap kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang tengah alami krisis ekonomi global, terutama di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si (Kang DS) berikan hadiah istimewa kepada segenap masyarakat Kabupaten Bandung berupa tidak menaikan tarif retribusi pembayaran air bersih PDAM juga tidak menaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini ditegaskan Orang Nomor Satu di Kabupaten Bandung, Kang DS kepada www.opininews.com, usai pimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih HUT RI Ke-80 di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (17/8/2024) siang.

"Hadiah HUT RI Ke-80 bagi segenap masyarakat Kabupaten Bandung, saya berikan kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung, yaitu, keringanan bayar PBB, tidak menaikan tarif PBB juga tidak menaikan tarif air minum PDAM yang di kelola oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja," jelas Kang DS.

Kang DS juga berikan keringanan atau diskon pembayaran PBB kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu.

"Wajib wajib pajak tidak perlu khawatir tentang kenaikan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," harap Kang DS.

Kang DS optimis Bapenda Kabupaten Bandung dan Perumda Air Minum Tirta Raharja akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran PBB.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Bupati Sebut Pengesahan KUA PPAS 2026 Kabupaten Bandung Tercepat se Indonesia
PKB Run Fun Harlah Ke-27 Di Warnai Isak Tangis, Bahagia dan Rasa Terharu
Makna Harlah PKB Ke-27 Bagi Renie Rahayu Fauzie
Jabatan Plt Ketua PWI Jabar PWi Kota dan Kabupaten di Bekukan
Kang DS Berharap Baznas Beri Laporan Kinerja ke Big Data Agar Transparan Penggunaan Anggaran Umat