bupati Bandung Terima Langsung Hasil Penilaian BPK RI
BPK RI Perwakilan Jabar Serahkan OPINI WTP Ke-10 Kabupaten Bandung Tahun 2025
Barra Sulthan Endrawan
KDS Pertahankan Raih Penilaian. WTP dari BPK RI Perwakilan Jabar yang Ke-10
OPININEWS.COM, Bandung -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026. Hasilnya, Kabupaten Bandung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ini merupakan Opini WTP ke-10 secara berturut-turut sejak 2016.
Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Firman Nur Cahyadi menyampaikan bahwa Opini WTP diberikan karena LKPD Kabupaten Bandung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip,.M.Si menerima langsung LHP tersebut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, beserta unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna kepada www.opininews.com, mengatakan penilaian positif dari BPK RI ini wujud nyata kompaknya para ASN dan Para Pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas pokok sebagai aparat negara dan dan tertibnya dalam laporan keuangan.
“Saya berikan apresiasi kepada Pak Sekda dan jajarannya para Forkopimda hingga forkomcam seluruh masyarakat Kabupaten Bandung serta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas kerjasamanya selama ini. Tanpa kekompakan hasil ini tidak akan tercapai," kata Dadang Supriatna yang di sapa KDS.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menegaskan WTP bukan tujuan akhir, melainkan pemicu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali meraih Opini WTP untuk kesepuluh kalinya. Capaian ini menggembirakan kita semua. Namun LHP BPK harus menjadi pedoman perbaikan.
DPRD akan mengawasi tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," ujar Renie.
Ia menambahkan, raihan satu dekade WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin BEDAS. Opini WTP adalah opini tertinggi yang diberikan BPK jika laporan keuangan dinilai menyajikan informasi secara wajar sesuai standar.
Capaian 10 kali berturut-turut menempatkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah konsisten dalam tata kelola keuangan di Jawa Barat.
( Barra Sulthan Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
