TKD Berkurang Hingga Rp. 1 Triliun Insentif Guru Ngaji Tetap Berjalan
Ketua DPRD Beri Apresiasi atas Kinerja Bupati dan Bapenda Kab. Bandung Menjaga PAD Tetap Stabil demi Terlaksananya Pembanngunan
Saufat Endrawan
Ketua DPRD Kab. Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, SH Puji Kinerja Bupati dan Bapenda Menghadapi Situasi Berkurangnya TKD hingga Rp 1 Triliun Pembanngunan Tetap Berjalan
OPININEWS.COM, Bandung – DPRD Kabupaten Banndung berikan apresiasi atas kinerja Bupati Bandung dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung yang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daeerah (PAD) dari pajak hotel, restoran, reklamme, pajak bumi dan bangunan demi terlaksananya pembangunan di saat Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Bandung berkurang hingga Rp. 1 Miliar namun pembangunan tetap berjalan.
Hal ini di akui Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Renie Rahayu Fauzi, SH kepada www.opininews.com usai buka puasa di Bandung, Sabtu (28/2/2026).
Diakui Politikus PKB Kabupaten Bandung ini. meski TKD dari pusat berdampak pada keuangan Kabupaten Bandung, namun Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip,.M.Si tetap menjalankan programn kerjanya melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan pembanngunan gedung serta berikan insentif tiap bulannya kepada elemen masyarakat diantaranya kepada guru ngaji.
“Program kerja ini bisa berlanjut, karena Pak Bupati mampu mengenjot kinerja Bapanda Kabupaten Bandung untuk mengelola pendapatan pajak. Karena pajak yang di bayar segenap masyarakat Kabupaten Bandung akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jadi saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bandung ajak dan imbau warga turut dalam pembanngunan dengan bayar pajak tepat waktu. Dan bayarlah Pajak Bumi dan Bangunan sesegera mungkin,” ucap Renie Rahayu.
Salahsatu upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bandung untuk mendongkrak PAD diiantaranya menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Bapenda tahun 2027 dan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Sutan Raja Soreang, Kamis 26 Februari 2026.
Kegiatan ini dibuka Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Bupati juga merasa puas terhadap kinerja Bapenda Kabupaten Bandung.
“Dengan stabilnya pajak yang di hasilkan maka pembanngunan bisa berjalan. Hal ini juga dapat meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung mencatat, IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 atau tumbuh sebesar 1,33 persen dibanding tahun 2024," jelas Kang DS.
"Meningkatnya IPM, salahsatunya karena pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Ini mengingatkan betapa pentingnya pajak," kata Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung.
Di tengah kesulitan keuangan daerah karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga mencapai Rp. 1Triliun, pajak dari para wajib pajak berperan untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Walaupun TKD tahun 2026 berkurang, tapi tetap insentif guru ngaji dibayarkan Rp109 miliar. Insya Allah, pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah bakal manfaat, untuk pembangunan jalan, pembayaran guru honor, termasuk untuk honor P3K Paruh Waktu. Bayangkan kalau pemda tidak mendapatkan pajak dari Bapak/Ibu sekalian,” ungkap Bupati Kang DS.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung H. Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos, M.Si mengatakan, melalui Forum Perangkat Daerah ini, pihaknya berharap dapat memperoleh dokumen perencanaan kerja yang berkualitas.
Antara lain melalui saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang hadir, serta verifikasi oleh Bapperida, sebagai penyempurnaan rancangan kerja Bapenda tahun 2027.
"Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penerimaan daerah melalui inovasi kebijakan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan," kata Erwan.
Sejalan dengan kebijakan nasional dan arahan pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, lanjut Erwan, maka diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perbankan, serta pemangku dalam kepentingan lainnya, dalam mengimplementasikan elektronifikasi daerah (ETPD).
"Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi data, kemudahan layanan kepada wajib pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan," tandas Erwan.
Menurutnya, High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital, pada sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, integrasi sistem informasi, serta optimalisasi kanal pembayaran non-tunai.
Dalam menjalani tahapan perencanaan kerja ini, kata Erwan, Bapenda akan terus berupaya melakukan inovasi-inovasi baru ke depan, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi maupun optimalisasi sistem digitalisasi penerimaan pajak daerah.
Erwan mengakui berbagai upaya yang sudah dilakukan Bapenda dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah masih belum sempurna. Karena itu Bapenda tetap perlu dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari para pemangku kepentingan.
"Kami berharap pada tahun 2026 dari semua upaya-upaya yang sudah kami lakukan, bisa terjalin keselarasan dan bisa seiring sejalan bersama-sama, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas," pungkas Erwan.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
Bagikan melalui
Berita Lainnya
