KDS Berikan Empat Cara Agar Papua Sehat
Ketua Umum AKKOPSI KDS Targetkan Indonesia Bebas TBC Tahun 2030
Barra Sulthan Endrawan
Ketua Umum AKKOPSI KDS Tarhetlan Indoensia Bebas Penyakit TBC Tahun 2030
OPININEWS.COM, Sorong – Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada 42 kepala daerah se-Tanah Papua untuk menuntaskan masalah sanitasi dasar dan menekan angka Tuberkulosis (TBC).
Rekomendasi itu di jelaskan Ketua Umum AKKOPSI, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip.,M.Si., yang juga Bupati Bandung, kepada Jurnalis www.opininews.com, Barra Sulhan Endrawan, usai memimpin Deklarasi Gerakan Nasional Pemberantasan TBC Berbasis Komunitas di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (30/5/202).
Deklarasi ini mengusung penguatan higiene sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengungkapkan Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia kasus TBC setelah India. Sekitar 67% hingga 75% penderita TBC berada pada usia produktif 15-54 tahun.
"Kalau kita hitung, kerugian negara akibat TBC di Indonesia mencapai Rp40 triliun per tahun. Pengobatan satu pasien butuh waktu enam bulan. Satu penderita aktif yang belum diobati bisa menularkan ke 10-15 orang dalam setahun," tegas KDS. Ia menekankan tugas kepala daerah adalah fokus pada pencegahan.
"Jangan sampai ada warga di daerah kita yang meninggal akibat TBC. Strateginya harus dimulai dari perbaikan sanitasi lingkungan," ujarnya.
AKKOPSI untuk Papua Sehat berikan empat cara, lanjut KDS, yaitu:
1. Menargetkan seluruh wilayah Papua bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan.
2. AKKOPSI akan memberi apresiasi kepada kabupaten/kota pelopor eliminasi BABS tercepat di Papua.
3. Mendorong regulasi daerah yang mewajibkan ventilasi dan jendela memadai untuk mencegah penularan penyakit saluran pernapasan.
4. Mengalokasikan dana daerah guna merenovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang bersih dan sehat.
KDS juga menyoroti pentingnya sanitasi di SPPG untuk menjamin keamanan Program MBG. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Penguatan higiene sanitasi dan quality control SPPG adalah benteng utama MBG. Ini memastikan gizi yang diberikan aman dan sehat," kata KDS.
Sebagai contoh, Kabupaten Bandung telah memiliki 482 SPPG dengan 1,3 juta penerima manfaat MBG. Hampir 80% SPPG di Bandung sudah mengantongi SLHS dan tidak ada yang di-suspend oleh Badan Gizi Nasional. AKKOPSI menargetkan Indonesia bebas TBC pada 2030 melalui gerakan sanitasi total yang dimulai dari daerah.
( Barra Sulthan Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
