Makalah Budiraharjo Tentang MBG Bagi Lansia
Program MBG Bagi Lansia Perlu Mengedepankan "3T"
Dr. H. Budiraharjo,.M.Si
Penulis: Drs. H. Budiraharjo, M.Si.
OPININEWW.COM – Pasca Pandemi COVID-19, pemulihan kesehatan kelompok rentan, khususnya lanjut usia (lansia), menjadi prioritas strategis nasional. Untuk mengkaji hal tersebut, Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kabupaten Bandung melakukan analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perspektif pemenuhan hak dan kecukupan gizi lansia.
Drs. H. Budiraharjo,.M.Si., Ketua LLI Kabupaten Bandung, sekaligus Pengamat Kebijakan Publik. Dalam kajian membedah dua sisi dampak program: potensi keuntungan dan tantangan struktural yang harus segera dimitigasi. Studi ini menyoroti dualitas dampak Program MBG di Kabupaten Bandung. Dari sisi positif, program berperan sebagai akselerator pemulihan gizi, mitigasi beban ekonomi, deteksi dini kesehatan, stimulasi psikososial, serta penggerak ekonomi lokal.
Namun di sisi lain, program menghadapi tantangan struktural seperti ketidaksesuaian formulasi menu geriatri, kendala distribusi geografis, risiko ketergantungan, penjaminan keamanan pangan, serta tumpang tindih data program sektoral.
Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan model intervensi "3T": Tepat Sasaran, Tepat Gizi, dan Tepat Pendampingan. Tujuannya mentransformasikan program jaminan sosial menjadi instrumen pemberdayaan lansia yang bermartabat.
Makan Bergizi Gratis (MBG), Lansia, Kabupaten Bandung, Lembaga Lansia Indonesia (LLI), Gizi Geriatri. Fase transisi pasca-pandemi COVID-19 meninggalkan tantangan multidimensional bagi ketahanan hidup lansia di Indonesia.
Di Kabupaten Bandung, pembatasan mobilitas dan perlambatan ekonomi selama pandemi signifikan membatasi akses lansia terhadap asupan pangan bernutrisi makro dan mikro.
Defisit protektif ini berimplikasi pada penurunan imunitas serta peningkatan kerentanan komorbiditas.
Program MBG hadir sebagai instrumen intervensi sosial untuk mengompensasi penurunan kualitas hidup kelompok rentan.
Namun efektivitas kebijakan universal ini perlu kontekstualisasi khusus pada ekosistem geriatri.
Melalui sudut pandang kritis LLI Kabupaten Bandung, makalah ini menyajikan telaah atas implikasi positif dan tantangan struktural MBG bagi pemenuhan hak substantif lansia. Implementasi MBG di Kabupaten Bandung menunjukkan signifikansi strategis:
1. Akselerasi Pemulihan Gizi: Isolasi berkepanjangan memicu malnutrisi kronis dan sarkopenia. Intervensi MBG yang konsisten berpotensi menutup defisit protein dan zat gizi mikro untuk membangun kembali sistem imun. Sebagaimana premis LLI: "Lansia sehat, keluarga kuat".
2. Reduksi Beban Ekonomi: Data BPS 2023 mencatat kemiskinan Kabupaten Bandung 9,23%. Lansia miskin termasuk kelompok paling rentan. Alokasi makan gratis senilai Rp15.000–Rp20.000/hari memberi ruang bagi lansia tunggal atau keluarga penopang untuk mengalihkan anggaran ke kebutuhan medis.
3. Deteksi Dini Kesehatan: Distribusi MBG yang diintegrasikan dengan Posyandu Lansia dan dikawal kader LLI menjadi momentum skrining berkala: tekanan darah, gula darah, dan berat badan.
4. Rekonstruksi Kohesi Sosial: Isolasi sosial memicu depresi dan kesepian. Aktivitas komunal di titik distribusi menciptakan "silaturahmi bergizi" pemenuhan fisik beriringan dengan kesejahteraan psikologis.
5. Multiplier Effect Ekonomi Lokal: Pemanfaatan rantai pasok lokal seperti sayur Lembang, susu Pangalengan, dan peternakan Ciparay menggerakkan ekonomi kerakyatan, termasuk pelaku usaha lansia di sektor agrikultur.
Di balik manfaatnya, MBG menghadapi risiko yang dapat mendegradasi esensi kebijakan:
1. Formulasi Gizi Geriatri: Lansia butuh restriksi glukosa, natrium, lipid, serta tekstur lunak dan kalsium tinggi. Standardisasi menu yang disamakan dengan anak sekolah berisiko meningkatkan PTM seperti hipertensi dan diabetes. LLI menegaskan: gizi geriatri "bukan asal kenyang, tetapi harus tepat guna".
2. Aksesibilitas Geografis: Topografi Kabupaten Bandung di wilayah pegunungan seperti Ciwidey, Rancabali, dan Cimenyan menantang logistik. Lansia non-ambulatori berisiko tereksklusi tanpa mekanisme _delivery system_ atau jemput bola.
3. Risiko Dependensi: Bantuan _top-down_ tanpa dimensi pemberdayaan dapat mereduksi produktivitas lansia. Padahal banyak lansia di Bandung masih produktif di pertanian domestik. Program harus menjaga harkat dan martabat.
4. Keamanan Pangan: Kerentanan fisiologis lansia menuntut standardisasi dan pengawasan ketat kualitas makanan di 31 kecamatan agar terhindar dari keracunan atau kontaminasi.
5. Tumpang Tindih Program: Eksistensi Program Rantang Kasih APBD, PKH Lansia, dan Bantuan Permakanan Kemensos berpotensi menimbulkan _inclusion/exclusion error_. Diperlukan konsolidasi data satu pintu.
Untuk memitigasi kelemahan tersebut, penulis merumuskan prinsip operasional "3T":
Program Makan Bergizi Gratis bagi lansia wajib mengedepankan prinsip 3T: Tepat Sasaran, Tepat Gizi, dan Tepat Pendampingan.
Kebijakan ini jangan sekadar memberi ikan, tetapi harus diiringi edukasi pengolahan pangan sehat mandiri. Lansia bukan beban sosial, melainkan aset pembangunan yang harus diberdayakan secara bermartabat.
( Drs. H. Budiraharjo,. M.Si - Ketua Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung juga Afiliasi/Pengamat Kebijakan Publik )
Editor: Saufat Endrawan
