KMP Jangan Jadi Koperasi Simpan Pinjam
Lima Pesan DPRD Terkait Pembentukan KMP di Kabupaten Bandung
Dr. H.M. Hailuki - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung
Penulis: M. Hailuki
OPININEWS.COM -- Ratusan Koperasi Merah Putih akan terbentuk di ratusan desa di Kabupaten Bandung.
Tujuan dibentuknya Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung seperti yang dikatakan Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip,.M.Si di kutif dari www.opininews.com, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Koperasi Merah Putih bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kelurahan dalam hal ekonomi.
Memberdayakan potensi lokal desa, seperti pertanian, peternakan, dan produk UMKM.
Membangun kerja sama antar anggota dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi.
Menyediakan akses ke layanan keuangan syariah, pemasaran produk, dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Koperasi menjadi simbol kedaulatan rakyat dan mendorong kemandirian masyarakat desa.
Program Koperasi Merah Putih dapat memperkuat ketahanan pangan dan menjamin gizi serta kecerdasan warga desa.
Namun dengan tujuanv yang baik diperlukan pula pelatihan dan pembinaan terhadap para calon ketua dan pengurus tentang managemen perkoperasian.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung berkewajiban mengingatkan:
1. Diperlukan pelatihan intensif bagi para pengurus Koperasi Merah Putih (MP) agar dapat menjalankan manajemen usaha secara profesional.
2. Berkaitan dengan itu rekrutmen pendamping Koperasi MP juga harus dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi guna mencegah praktek koncoisme yang berdampak kepada performa usaha.
3. Karena Koperasi MP harus menjadi menopang utama program strategis nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadi penyuplai bahan baku makanan seperti beras, lauk pauk, buah-buahan, termasuk misting alat makan.
4. Oleh karena itu Koperasi MP jangan tergoda untuk terjun ke sektor simpan pinjam karena rentan mengalami kemacaten sebagaimana yang didalami BUMD dan BPR.
5. Saya berharap Koperasi MP juga bisa berkolaborasi dengan BUMDES dan IKM/UMKM sehingga tidak terjadi fenomena kanibalisme dalam implementasi bisnis sektor riil.
( Dr. H.M. Hailuki - Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung/ Politikus Partai Demokrat )
Editor: Saufat Endrawan
