Wartawan: Saufat EndrawanOpininews.com, Bandung -- Menyikapi konflik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. CBS, dengan PT. Wijaya Karya (WIKA) ini merupakan sebuah pembelajaran.
Jangan sampai ada keterlambatan pembayaran, PT CBS dan Sub Kontraktornya dari PT WIKA terkait pelunasan pekerjaan pengurugan lahan, baru melibatkan DPRD Kabupaten Bandung.
"Libatkan dan minimalnya ada pemberitahuan kepada DPRD jika ada BUMD milik Kabupaten Bandung yang tengah melakukan kerjasama atau melakukan pekerjaan yang bersakal nasional. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat, SE, MM, kepada www.opininews.com, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, bebetapa waktu lalu.
Diakui Yayat, jangan sampai DPRD hanya dibutuhkan saat terjadi permasalahan oleh para pimpinan BUMD, namun saat terjadi permasalahan dengan pihak ke dua, baru DPRD dilibatkan. ( saufat
Wartawan: Saufat Endrawan
Opininews.com, Bandung -- Menyikapi konflik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. CBS, dengan PT. Wijaya Karya (WIKA) ini merupakan sebuah pembelajaran.
Jangan sampai ada keterlambatan pembayaran, PT CBS dan Sub Kontraktornya dari PT WIKA terkait pelunasan pekerjaan pengurugan lahan untuk pembangunan Tol Soroja, baru melibatkan DPRD Kabupaten Bandung.
"Libatkan dan minimalnya ada pemberitahuan kepada DPRD jika ada BUMD milik Kabupaten Bandung yang tengah melakukan kerjasama atau melakukan pekerjaan yang bersakal nasional. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat, SE, MM, kepada www.opininews.com, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, bebetapa waktu lalu.
Diakui Yayat, jangan sampai DPRD hanya dibutuhkan saat terjadi permasalahan oleh para pimpinan BUMD, namin saat terjadi permasalahan dengan pihak ke dua, baru DPRD dilibatkan. ( saufat )
