Anggapan Gunakan Politik Balas Budi Mulai Luntur
Ketegasan Presiden Prabowo yang Diharapkan Rakyat Bukan Darurat Militer Menghadapi Aksi Unjuk Rasa Bubarkan DPR
Saufat Endrawan, S.Sos - Jurnalis
Penulis: Saufat Endrawan
OPININEWS.COM -- Memberlakukan Darurat Militer menjawab situasi dan kondisi di tanah air dimana terjadinya aksi demo atau unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia seperti di Gedung DPR, Gedung DPRD Jabar, Makasar serta berbagai daerah lainnya hingga mengarah kepada kerusuhan, pembakaran serta penjarahan dianggap terlalu dini.
Aksi demontrasi ini bisa di anggap wajar, karena beberapa anggota DPR membuat ulah dengan berjoged viral di Medsos, lantaran mendapatkan kabar gaji dan tunjangan naik di saat yang mewakilkan mereka rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, akibat kebijakan pemerintah yang mulai memberatkan rakyat dengan berbagai kebijakan.
Rakyat ingin mereka ada, dan memperjuangkan nasibnya. Ini malah menaikan gaji dan tunjangan dan beberapa anggota DPRD seperti Uya Kuya dan Eko Patrio (Fraksi Partai Amanat Nasional), dan Ahmad Sahroni (Fraksi NadDem) malah membalas kritikan rakyat dengan kata yang tidak layak dan di luar batas sosok wakil rakyat.
Sementara ada yang membalaa kritikan rakyat yang ingin membubarkan di lawan dengan membuat konten di medsos dengan konten pribadi.
Sebenarnya fungsi mereka di DPR selain sebagai kontroling, budgeting juga legislasi namun juga harus mampu memberikan pelajaran politik kepada rakyat.
Kondisi ini yang bisa di katakan penyebab demonstrasi warga. Namun kita juga harus jeli, momen ini akan ada penyusup yang diduga akan melupakan pemakjulan terhadap wakil presiden yang harus segera di bahas oleh Anggota DPRD.
Dimana keinginan pemakjulan tersebut dari para senior jenderal yang peduli terhadap NKRI dan Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi semakin brutal, penjarahan terjadi, pembakaran di lakukan petugas melindas pengendara ojol hingga tewas.
Yang jadi pertanyaan kemanakah fungsi pengamanan...? Apakah ini di biarkan...?.
Ada rencana pemerintah akan memberlakukan darurat militer menghadapi kondisi ini. Ini akan dianggap negara dalam kondisi genting dan darurat dan akan menjadi sorotan internasional.
Yang paling buruknya, negara asing akan menurunkan penilaian negatif kepada Pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi jika menilai para pelaku aksi demo dianggap makar dan teroris ini terlalu berlebihan dan akan memicu konflik yang lebih memanas.
Alangkah baiknya di mulai dari Anggota DPR, para Menteri dan pejabat juga DPRD di daerah instropeksi dan berpihak kepada rakyat.
Darurat Militer adalah seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi.
Saat ini rakyat menilai Presiden tengah melakukan politik balas Budi kepada mantan presiden Jokowidodo dengan menjaga dan mengamankan kepentingan kroninya.
Namun yang seharunya dilakukan Prabowo Subianto, jika tengah menerapkan politik balas Budi yang di harapkan rakyat adalah balas Budi dengan mementingkan kepentingan rakyat dan mensejahterakan dengan rasa aman.
Politik Balas Budi, atau Politik Etis, adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang didasarkan pada tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi di Hindia Belanda sebagai kritik terhadap praktik politik tanam paksa.
Kebijakan ini diwujudkan dalam program Trias Van Deventer yang meliputi pembangunan irigasi, program transmigrasi, serta peningkatan edukasi atau pengajaran.
Munculnya kaum Etis seperti Pieter Brooshooft dan C. van Deventer yang mengkritik penderitaan rakyat pribumi akibat politik pemerintah kolonial.
Ratu Wilhelmina di Belanda menerapkan politik balas Budi kepada bangsa Indonesai, adalah panggilan moral dan "hutang budi" kepada pribumi Hindia Belanda, yang kemudian melahirkan Politik Etis.
Namun anggapan Prabowo Subianto tengah melakukan politik balas Budi kepada presiden seblumnyan secara bertahap luntur, diantarannya dengan tidak menganggarkan biaya untuk IKN, beberapa menteri titipan presiden sebelumnya di resufle malah ada yang ditangkap KPK dan berikan kemerdekaan dari jeratan hukum kepada Tom Lembong dan Politikus PDIP.
Kini rakyat menunggu ketegasan Prabowo Subianto pasca terjadinya aksi demonstrasi.
Namun beredar informasi di berbagai sumber, pada Bulan September ini akan ada pergantian Kapolri, adanya resufle menteri dan para wamennya sesuai harapan rakyat.
( Saufat Endrawan, S.Sos - Jurnalis dan Pemerhati Kebijakan Publik )
Editor: Saufat Endrawan
