NasDem Berharap Tunda Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol Prioritas Kepentingan Masyarakat
Agus Yasmin: Berharap Pemerintah Tunda Menaikan Bantuan Keuangan kepada Parpol
Saufat Endrawan
Ketua DPD NasDem Kab. Bandung Datangi Kesbang Pol Kab. Bandung, Senin (25/7/2022)
Opininews.com, Bandung -- Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin, S.Ip, M.Si mengruduk Kantor Kesbang pol Kabupaten Bandung untuk melakukan dialog dan mempertanyakan adanya rencana Pemkab Bandung menaikan dana bantuan keuangan delapan Parpol yang mendudukan anggotanya di DPRD Kabupaten Bandung, Senin (25/7).
Kedelapan Parpol tersebut, Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PKB, Demokrat, PAN dan NasDem.
Agus Yasmin yang juga Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung didampingi Sekretarisnya, Iyan, memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbang Pol agar menaikan bantuan keuangan kepada Parpol tersebut harus memiliki keadilan bagi masyarakat.
Mengingat Kabupaten Bandung masih mempunyai tugas-tugas besar yang harus segera diselesaikan, diantarannya masih banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi akibat Pandemi Covid - 19. Dan banyak bencana serta banjir di berbagai wilayah. Sementara itu DPRD Kabupaten Bandung saja belum mampu mendesak kepada Pemerintah untuk memperbaiki saluran air yang menyebabkan terjadinya banjir disepanjang jalan dengdek, Sayati Margahayu.
"Banjir di jalan dengdek Sayati Margahayu kerap terjadi setiap turun hujan. Akibat banjir tersebut berdampak kepada terhambatnya arus lalulintas dari Margahayu, Sayati hingga menuju arah Kopo Kota Bandung. Akibatnya kemacetan cukup panjang dan hambat perekonomian," jelas Agus Yasmin yang oleh NasDem akan diposisikan menjadi Calon Anggota DPRD Jawa Barat pada Pileg 2024 mendatang.
“Saya berharap sebelum kenaikan jumlah bantuan keuangan kepada Parpol, lebih baik dana teraebut diprioritaskan untuk menangani permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bamdung,” tegas Agus Yasmin.
Saat ini ungkap Agus, Kabupaten Bandung tengah menangani berbagai masalah diantaranya permasalahan Rutilahu, Covid -19, Bosster, pencegahan virus monyet, penyakit kuku sapi, jalan yang selalu tergenang banjir serta bencana lainnya.
"Alangkah baik kenaikan bantuan keuangan Parpol ditunda dulu, yah jika ada kenaikan tidak terlalu besar yah jangan sampai lebih dari 100 persen. Apalagi akan jadi sorotan masyarakat karena kenaikan disaat menjelang pelaksanaan Pileg 2024," jelas Agus Yasmin.
Rencana kenaikan bantuan keuangan parpol dari perpemilih Rp. 1.500 menjadi sekitar Rp. 4000/ permilih. Bisa di bayangkan selama ini bantuan keuangan parpol dari Pemkab Bandung sekitar Rp 2 Milliar dan Perpol terbesar akan mendapatkan jatah terbanyak. Apalagi jika mengalami kenaikan per suara Rp 4000 hingga Rp 4.500 akan kah anggaran APBD Kabupaten Bandung sanggup memenuhi keinginan Parpol tersebut.
Agus Yasmin politikus Senior dari Partai NasDem Kabupaten Bandung, memberikan masukan jika pun ada kenaikan harusnyang wajar, yah dari Rp 1.500 per suara maksimal naik Rp 500 menjadi Rp 2.000.
"Namun saya tetap berharap pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu baru dipikirkan kenaikan bantuan untuk parpol tapi bantuan tersebut harus berkeadilan kepada masyarakat,” harap Agus Yasmin.
Agus Yasmin dan Iyan saat mendatangi Kesbang Pol Kabupaten Bandung berdialog langsung dengan Kaban Kesbang Pol, Adjat Sudrajat, SH, M.Si dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Edi Suhaedi (Edo).
Edi Suhaedi menngatakan anggaran untuk kenaikan bantuan keuangan parpol bisa dilakukan setelah berahirnya anggaran sebelumnya. Tepatnya dua bulan setelah selesai anggaran tersalurkan, selanjutnya di bulan Pebruari bisa diajukan.
Edi mengakui ada kedatangan Ketua DPD NasDem Kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin, yang bersilaturahmi dengan Kesbang pol dan meminta penjelasan seputaran adanya informasi kenaikan bantuan untuk Parpol. Dan berharap bantuan tersebut ditunda demi kepentingan masyarakat.
"Permintaan Pak Agus Yasmin, agar kewajiban pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan pokok bisa lebih terpenuhi. Masukan dari NasDem itu akan kami sampaikan kepada pimpinan sesuai dengan Tupoksi kami,” jelas Edi.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
