Kabupaten Bandung Urutan Pertama Indeks Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kab. Bandung Miliki Tugas Berat Menekan Angka IKP dan Pemilihan 2024
Saufat Endrawan
Bawaslu Kab. Bandung Gelar Konferensi Pers Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Hotel Sun Shine, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (26/12) siang
Opininews com, Bandung -- Jumlah penduduk Kabupaten Bandung, Jawa Barat mencapai lebih tiga juta. Sehingga ada ungkapan para politisi nasional, siapa yang memenangkan Pemilu di Kabupaten Bandung maka akan memenangkan Pemilu tingkat nasional.
Kondisi ini yang membuat berbagai cara para politikus, tim sukses, simpatisan dan lainnya untuk memenangkan setiap pemilu, Pilpres dan Pileg yang digelar, meskipun berakhir ditemukan adanya pelanggaran pemilu dan ini menjadi tugas berat Bawaslu Kabupaten Bandung mencegahnya di Pemilu mendatang.
Bawaslu RI berdasarkan hasil pemilu lalu, mencatat dan mengkategorikan Kabupaten Bandung termasuk rawan tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga mencatat Kabupaten Bandung termasuk paling rawan di Jawa Barat (Jabar). Catatan Bawaslu RI, Kabupaten Bandung ada di posisi tiga di Indonesia dengan skor kerawanan mencapai 91,59 persen.
Di Jabar Kabupaten Bandung peringkat pertama untuk rawan pelanggaran.
Hal ini terungkap saat Bawaslu Kabupaten Bandung mengelar Konferensi Pers Indek Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan di Kabupaten Bandung tahun 2024, di Hotel Sun Shine, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (26/12) siang.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia kepada opininews.com, mengungkapkan Kabupaten Bandung menjadi daerah rawan tinggi IKP di Jawa Barat, hasil temuan Bawaslu RI dari pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada tahun 1999 - 2000 lalu.
Dari data Bawaslu RI, Kabupaten Bandung tertinggi IKP nya dibandingkan, Kabupaten Majalengka (67,14 persen), Tasikmalaya (65,42 persen), Cirebon (64,79 persen), dan Kabupaten Bandung Barat (59,93 persen).
Disebutkan Hedi, terdapat 61 indikator kerawanan pemilu. Kabupaten Bandung, dari temuantersebut memiliki sebanyak 29 bukti kerawanan pemilu.
"Barang bukti ini yang menjadikan Kabupaten Bandung masuk peringkat terbesar di Jabar. Sehingga di tingkat nasional berada diperingkat ke tiga, di bawah provinsi Papua," jelas Hedi.
"Dimensi sosial politik, IPK yang terjadi diantarannya perusakan alat peraga kampanye (APK), pelanggaran netralitas ASN, dan kepala desa, masih terjadi pemilu sebelumnya," tuturnya.
Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menekan angkat IKP, menurut Hedi, salahsatunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk dilibatkan dalam pengawasan pemilu, seperti masyarakat kampung seni dan lainnya serta berikan imbauan kepada ASN untuk netral selama pelaksanaan pemilu.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
