Bupati Harus Tingkatkan SDM ASN Kab. Bandung

DPRD Kab. Bandung Kritisi Kinerja PUTR dan Disparbud

foto

Saufat Endrawan

Banyak Proyek Besar PUTR Kab. Bandung Tidak Diketahui DPRD

Opininews com, Bandung -- Anggota DPRD Kabupaten Bandung mulai menyoroti kinerja para OPD Kabupaten Bandung, diantarannya kinerja Dinas PUTR Kabuaten Bandung dan Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yang kurang faham terhadap apa yang diinginkan oleh Bupati Bandung dengan program Bedas.

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Bandung, H. Osin Permana kepada sejumlah wartawan Pokja DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Kamis (29/9).

Menurut Osin Permana, kedua dinas tersebut harus mampu membaca arah pikiran Pak Bupati Bandung, diantarannya Bupati Bandung telah memperbaiki jalan menuju objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung yang dikerjakan oleh PUTR Kabupaten Bandung dengan tujuan semakin membuka akses pariwisata. Disisi lain, di Kabupaten Bandung banyak objek wisata yang dikelola oleh Perhutani dan PTPN.

"Kedua dinas ini harus mampu berkoordinasi, dan Disparbud harus mampu melakukan lobby dengan Perhutani dan PTPN untuk bagi hasil dalam hasil penjualan tiket yah misalnya 70 persen - 30 persen. Sehingga akan jelas pemasukan bagi Kabupaten Bandung, karena Kabupaten Bandung ikut serta dalam pembangunan infrastruktur," tegas Osin Permana.

Kendati demikian Osin juga berikan apresiasi kepada Bupati Bandung dan Bapenda Kabupaten Bandung yang mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak mencapai 100 persen.

Untuk itu Osin berharap kepada Bupati Bandung untuk dapat segera meningkatkan SDM di lingkungan ASN Pemkab Bandung.

Osin juga berharap Dinas PUTR Kabupaten Bandung harus mampu menjelaskan adanya tudingan proyek fiktif puluhan miliar.

Sementara itu Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dan Anggota DPRD Lainnya kini tengah menyikapi miring proyek rehab ruang rapat AKD DPRD Kabupaten Bandung yang jumlah proyeknya  sangat pantatis Sekitar Rp 3 Miliar lebih.

Proyek ini terkesan dikerjakan asal - asalan, terlihat dari kualitas pengerjaan yang tidak simetris, pemasanagan bata kurang baik dan rapi serta pengerjaan terkesan lambat akibat pekerja beberapa kali diganti.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Riki Ganesha, mengatakan, terkait proyek rehab proyek tersebut banyak Anggota yang tidak tahu.

"Setahu saya tidak ada permohonan atau permintaan dari Anggota DPRD untuk rehab ruang Rapat AKD. Namun tiba-tiba ada pengerjaan proyek tersebut," jelas Riki.

Sekretaris Dinas PUTR, dan Kepala Bidang PUTR, Eri, saat dimintai keterangan tak mau berkomentar terkait sikap Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

Bagikan melalui
Berita Lainnya