DPRD Dukung Upaya Kang DS Hadapi Hilangnya TKD RP 930 Milliar dari Pemerintah Pusat
Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung dukung Program Kerja Bupati Bandung Tahun 2026 Mendatang
Saufat Endrawan
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dukung Program Kang DS Tahun 2026 Mendatang
OPININEWS.COM, Bandung -- Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung, yaitu Fraksi Demokrat. Golkar, PKB, PKS, Golkar, PDIP, PAN dan Fraksi NasDem dukung dan akan bahas Tiga Raperda yang di usulkan Pemerintah dan Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si.
Ketiga usulan Raperda yang di bahas pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. H. Firman B Sumantri, MM di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (29/9/2025) yaitu Raperda APBD Kabupaten Bandung tahun 2026. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman. Dan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025-2045.
Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si usai Rapat Paripurna kepada www.opininews.com, memaparkan kondisi terkait APBD Kabupaten Bandung tahun 2026.
APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 memiliki postur anggaran yang perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Diantarannya, adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang dapat berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Bandung.
Pengurangan TKD tersebut menurut informasi dari Biro Keuangan Pusat, Pengurangan mencapai Rp. 935 Miliar atau hampur mencalai Rp 1 Triliun dari target yang di harapkan mendapatkan TKD Rp. 3,6 Triliun.
"Artinya.Kabupaten Bandung hanya menerima sekitar Rp 2,6 Triliun. Sementara kebutuhan untuk gaji pegawai Rp. 2,5 Triliun. Dana tersebut selain untuk belanja pegawai, namun juga harus membayar tunjangan kinerja pegawai," jelas Bupati.
Jika melihat postur APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 mendatang, tutur, Bupati, bisa saja ada program yang di delete.
"Apakah mendelet program yang berdasarkan dari TKD secara otomatis. Kita lihat saja, apakah itu belanja wajib dan sebagainya. Makanya perlu adanya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Kita harus membahas secara komprehensif," kata Alumnus Program Doktor Universitas Trisakti Jakarta ini.
Kendati demikian. Dadang Supriatna optimis dapat menyelesaikan masalah ini, jika para eksekutif dan legislatif tidak bekerja masing-masing.
"Saya sebagai Bupati Bandung optimis dapat menyelesaikan kondisi keuangan saat ini. Yah Asalkan Legislatif dan eksekutif bersama-sama membuat skema APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 lebih berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bandung," tandasnya.
Kendati ada pengurangan TKD hingga Rp 930 Miliar. Namun Orang Nomor satu di Kabupaten Bandung ini melihat peluang untuk penggantinya.
Pengganti yaitu berasal dari 3 program unggulan pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, yaitu melaksanakan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis. Sekolah Rakyat dan Pengembangan dan mendirikan Koperasi Merah Putih di setiap desa di Kabupaten Bandung.
Dari program MBG saja, lanjut Dadang Supriatna. uang yang beredar pada tahun 2026 mencalai Rp 5 triliun di masyarakat.
Jika dengan program Sekolah Rakyat dan Pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan peredaran dana dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 15 Triliun.
"Multiplier effect dari ini akan dapat mencapai Rp 150 Triliun uang beredar di masyarakat dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung," analisa bupati.
Sementara dampak dari anak di Kabupaten Bandung ikut program sekolah rakyat, apabila sampai selesai bisa langsung masuk kerja. Sementara orang tuanya, diberi rumah untuk tinggal bersama keluarganya.
"Pemkab Bandung harus bisa menangkap peluang disaat menghadapi efisiensi atau pengurangan TKD dari pemerintah pusat," kata Dadang Supriatna.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat (FD) DPRD Kabupaten Bandung. H. Asep Ikhsan. SE, S.Pd, M.Pd menegaskan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Demokrat mendukung usulan tiga Raperda untuk di bahas demi terlaksananya pembangunan di Kabupaten Bandung.
"Kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung setuju untuk menbahaa usulan tiga Raperda tersebut. Dengan Raperda menjadi Perda kedepanya, tak ada lagi drainase, jalan dan infrastruktur yang rusak banjir dan genangan air di jalan," harap Asep Ikhsan.
Asep Ikhsan juga memahami, untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bandung di butuhkan anggaran yang cukup besar.
"Kami Fraksi Demokrat mendukung upaya yang dilakukan Bupati Bandung. Secara politis kami akan mendorong dan siap mengawal program Kabupaten Bandung yang lebih Bedas," tegas Asep Ikhsan.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
