KNPI Jabar Terancam Pecah Kepemimpinan
TB. Topan Lesmana Menolak SK Karateker KNPI Jabar Dinilai Tak Sah dan Memecah Belah Pemuda
Saufat Endrawan
TB. Topan Lesmana Tolak SK Karateker KNPI Jabar KN
OPININEWS.COM, Bandung -- Tb Topan Lesmana, mantan Sekretaris SC Musda KNPI Jabar XV 2021 sekaligus Wakil Ketua DPD KNPI Jabar Periode 2022-2025, menyatakan penolakan tegas terhadap Surat Keputusan (SK) Caretaker untuk DPD KNPI Kota Kabupaten se Jawa Barat yang dikeluarkan oleh pihak yang mengaku sebagai DPD KNPI Jabar pimpinan Rohmat Hidayat. Menurutnya, SK tersebut tidak sah dan merupakan skenario untuk memecah belah pemuda dan pemudi di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pihak yang mengaku sebagai DPD KNPI Jabar pimpinan Rohmat Hidayat mengklaim diri sebagai hasil dari proses Musda XVI KNPI Jabar pada bulan September 2025. Namun, Topan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait pelaksanaan Musda tersebut: Siapakah peserta Musda tersebut? Pihak DPP mana yang hadir? Berapa jumlah Organisasi Pemuda dan Pemudi (OKP) yang menghadiri? Berapa banyak DPD KNPI Kota Kabupaten yang turut serta? Apakah OKP yang hadir merupakan peserta Musda XV KNPI Jabar di Garut tahun 2021? Dan apakah Musda tersebut diakui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat?.
"Kami pastikan tidak ada satu pun DPD KNPI Kota Kabupaten yang hadir sebagai peserta dalam Musda yang mereka klaim tersebut. Selain itu, OKP tingkat provinsi Jawa Barat tetap solid kepada DPD KNPI Jabar di bawah kepemimpinan Ridwansyah Yusuf," tegas Topan kepada www.opininews.com, ei Bandung, Sabtu (20/12/2025) pagi.
" Kehadiran DPD KNPI Kota Kabupaten se Jawa Barat dan OKP tingkat provinsi adalah salah satu syarat penting sah nya Musda KNPI, sesuai yg tercantum di ad art KNPI. Kalau 2 unsur ini tidak hadir bagaimana mau dikatakan sah proses Musda nya?," lanjut Topan.
Menurutnya, hanya DPD KNPI Jabar pimpinan Ridwansyah Yusuf yang dihasilkan dari Musda XV di Garut tahun 2021 yang sah dan diakui oleh pemerintah. Saat ini, DPD KNPI Jabar bawah kepemimpinan Ridwansyah Yusuf sedang dalam tahapan persiapan menuju Musda XVI yang dijadwalkan akan dilaksanakan awal tahun 2026.
"Jika pihak Rohmat Hidayat mengaku mendapat legitimasi dari DPP KNPI versi Ali Hanafiah, hal ini justru membuktikan bahwa pelaksanaan Musda XVI KNPI Jabar yang mereka gelar tidak sah dan cacat hukum. Jika memang ingin mendirikan DPD KNPI Jabar versi Ali Hanafiah, silakan buat legal standing sendiri tanpa perlu mengatasnamakan Musda XVI KNPI Jabar sebagai kelanjutan dari Musda XV tahun 2021," ujarnya.
Topan menegaskan bahwa keberadaan pihak yang mengaku sebagai DPD KNPI Jabar 2025-2028 merupakan upaya memecah belah persatuan pemuda dan pemudi Jawa Barat yg selama 4 tahun ini adem ayem dalam satu wadah satu KNPI Jabar. Tindakan mengeluarkan SK Caretaker ke berbagai Kota Kabupaten dinilai provokatif dan bertujuan mengadu domba, mengingat DPD KNPI Kota Kabupaten se Jawa Barat saat ini tetap eksis dan organisasinya berjalan dengan baik.
Ia mengimbau oknum yang mengatasnamakan DPD KNPI Jabar pimpinan Rohmat Hidayat untuk menghentikan langkah-langkah yang dapat memecah belah persatuan pemuda.
"Jika memang memiliki niat menyatukan dan memajukan pemuda di Jawa Barat, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi yang baik," ujarnya.
Topan juga mengingatkan kawan-kawan OKP tingkat provinsi dan Kota Kabupaten se Jawa Barat agar tidak terpancing dalam upaya mengadu domba tersebut.
"Meskipun di tingkat nasional ada berbagai versi DPP, biarlah hal itu menjadi dinamika di tingkat pusat. Mari kita hargai DPD KNPI Jabar yang telah mengakui DPP kepimpinan Riano Panjaitan," pungkasnya.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
