Bupati Dadang Supriatna Nilai Gubernur Jabar Kurang Peduli Permasalahan di Kabupaten Bandung
Wakil Ketua Pusat Apkasi Kritisi Kinerja Ridwan Kamil
Saufat Endrawan
H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si - Wakil Ketua Pusat Apkasi/ Bupati Bandung
Opininews.com, Bandung - Akhirnya terungkap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melakukan pembangunan di Jabar hanya pencitraan serta karena didasari hobi membangun gedung karena didasari latar belakang pendidikan teknik namun belum berpihak kepada kepentingan publik terutama bagi masyarakat Jabar pada umumnya dan khususnya bagi Warga Kabupaten Bandung.
Ini terungkap dari keluhan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Apkasi yang juga Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si yang sudah membuat surat dan ajuan kepada Gubernur Jabar terkait penanganan masalah Pembangunan Fasilitas Gedung sekolah SMAN, Pembangunan Fly Over untuk tangani kemacetan di ruas jalan Bojongsoang yang sudah terjadi bertahun-tahun, kemacetan di Rancamanyar, penanganan masalah sampah, perbaikan jembatan di Dayeuhkolot dan perbaikan jembatan di Bojongsoang yang yang tidak pernah ada ada tanggapan.
"Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkesan hanya melakukan pembangunan untuk wilayah Kota Bandung, namun belum fokus untuk membangun infrastruktur di 27 kabupaten dan kota di Jabar terutama di Kabupaten Banduny," tegas Wakil Ketua Pengurus Pusat Apkasi yang juga Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna kepada www.opininews.com, di Bandung, Selasa (21/2).
Permasalahan ini sudah dikeluhkan oleh warga Kabupaten Bandung bertahun-tahun. Karena penangananya kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar, "maka saya sebagai Bupati Bandung telah mengajukan surat untuk membahas masalah ini. Hingga kini belum ada tangapan, pernah minta waktu dan jadual untuk bertemu dengan Gubernur kepada ajudan tidak pernah ada tanggapan. Betapa sulitnya bertemu dengan Gubernur Jabar untuk membahas pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dan masyarakat Kabupaten Bandung," ungkap Dadang Supriatna.
Dituturkan Dadang, saat Kabupaten Bandung saat ini dengan jumlah penduduk.hampur mencapai 3 juta jiwa lebih, membutuhkan sekitar 22 sekolah SMW Baru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan jenjang pendidikan warga Kabupaten Bandung serta terhindar dari pernikahan dini.
Namun pengajuan tersebut dari 22, dijanjikan akan direalisasikan 10 sekolah, kemudian berubah menjadi enam sekolah dan akhirnya hanya direalisika dua sekolah, padahal Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan.
Tidak hanya itu, akibat Kuranya respon dan kepedulian Gubernur Jabar, Pemkab Bandung juga berinisiatif menganggarkan Rp 12 Miliar untuk jembatan Kendaraan roda dua di Rancamanyar, karena jembatan tersebut merupakan jembatan utama bagi warga untuk beraktifitas dan Rp 7 Miliar untuk penangganan kemacatan di wilayah Rancamanyar.
Namun untuk perbaikan Jembatan Dayeuhlolot tidak mampu, karena biayanya sangat besar dan itu tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jabar.
"Harusnya Gubernur Jabar undang para kepala daerah, duduk satu meja untuk membahas pembangunan di Jabar. Dan alangkah baiknya juga tampung keluhan para Bupati dan Walikota se Jabar dan jangan hanya fokus membangun kota Bandung, Yah setalah membangun fly over di Kiaracondong juga pikirkan juga pembangunan fly over di daerah lainnya yang rawan kemacetan terutama di wilayah Bojongsoang - Buahbatu yang berbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Bandung," jelas Wakil Ketua Pusat Apkasi, Dadang Supriatna.
Tidak hanya itu pembentukan tim Akselarasi Cekungan Bandung yang didalamnya membahas penanganan masalah sampah, TPA Legok Nangka, Transportasi dan Kemacetan serta pendidikan yang didalamnya meliputi penanganan berbagai masalah di Kota Bandung dan Kota Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
